Rincian TKD 2026 Seluruh Pemerintah Daerah di Kalsel, Tanbu Paling Banyak Dipotong

KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, dampak pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) tampaknya akan banyak dirasakan Tanah Bumbu (Tanbu).

Dana TKD dalam APBN 2026 menjadi bahan pembicaraan yang hangat dalam sepekan terakhir, karena turun sekitar Rp155 triliun kalau dibandingkan dengan alokasi di APBN 2025. 

Dalam APBN 2025, alokasi TKD mencapai Rp848 triliun. Sedangkan dalam APBN 2026, diputuskan turun menjadi Rp650 triliun, sebelum kemudian dinaikkan sebanyak Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.

Dana TKD sendiri terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK fisik, DAK non fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal Daerah (DID).

Adapun pengurangan TKD sendiri bervariasi. Pemprov Kalsel, misalnya. Dari sebelumnya Rp4,5 triliun dikurangi menjadi Rp2,2 triliun atau menyusut sebanyak 48,36 persen. Item yang ditiadakan dalam TKD ke Kalsel adalah DAK dan DID.

Kemudian Banjarmasin dari Rp1,4 triliun berkurang Rp390 miliar menjadi Rp1 triliun atau dipangkas 26,88 persen. Sedangkan Banjarbaru dari Rp966 miliar berkurang Rp349 miliar, sehingga menjadi Rp616 miliar atau berkurang 36,22 persen.

Sedangkan Balangan dari Rp2,1 triliun berkurang Rp984 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau dipangkas 45,04 persen, setelah DID ditiadakan.

Baca Juga:

Dampak Penurunan TKD, Pemprov Kalsel Atur Kembali Prioritas Anggaran

Rencana Jalan Lintas Tengah Kalsel Dimatangkan, Mulai Dikerjakan 2027

Kemudian Tanah Bumbu dari Rp2,8 triliun dikurangi Rp1,4 triliun menjadi Rp1,4 triliun, sehingga berkurang 49,72 persen atau terbanyak di antara 13 kabupaten/kota lain di Kalsel.

Tabalong dari Rp2,3 triliun berkurang Rp991 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau dipangkas 42,76 persen. Sedangkan Banjar dari Rp2,1 triliun berkurang Rp519 miliar menjadi Rp1,6 triliun atau dipotong 23,91 persen.

Barito Kuala dari Rp1,4 triliun berkurang Rp263 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau dipangkas 18,15 persen. Hulu Sungai Selatan dari Rp1,3 triliun berkurang Rp286 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau dipotong 20,59 persen.

Selanjutnya Hulu Sungai Tengah dari Rp1,2 triliun berkurang Rp141 miliar menjadi Rp1 triliun atau minus 11,48 persen. Hulu Sungai Utara dari Rp1,3 triliun berkurang Rp167 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau menyusut 12,90 persen.

Kotabaru dari Rp2,4 triliun berkurang Rp692 miliar menjadi Rp1,7 triliun atau dipotong 28,41 persen. Disusul Tanah Laut dari Rp1,8 triliun berkurang Rp465 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau dikurangi 25,40 persen.

Terakhir Tapin dari Rp1,6 triliun berkurang Rp438 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 27,17 persen.

Baca Juga:

Perbaikan Jalan di Jejangkit Batola Dikebut Demi Kelancaran Haul Abah Guru Sekumpul

Kementerian PU Biayai Bentang Tengah Jembatan Pulau Laut, Rp3 Triliun Siap Dikucurkan

Alasan Pemotongan

Ibarat pepatah tidak ada asap kalau tanpa api, pemangkasan TKD dalam APBN 2026 tidak sekonyong-konyong dilakukan pemerintah pusat. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemangkasan disebabkan penyaluran sebelumnya tidak tepat sasaran hingga diselewengkan.

"Alasan utama pemotongan adalah karena banyak penyelewengan. Artinya tidak semua uang dipakai dengan betul," ungkap Purbaya dikutip dari CNBC, Kamis (02/10/2025).

Meski transfer ke daerah lebih kecil, program ke daerah melalui pemerintah pusat ditambah dari sebelumnya Rp900 triliun menjadi 1.300 triliun.

Penebalan program di daerah merupakan salah satu cara agar ekonomi menggeliat, merata dan efektif. Adapun program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

"Makanya pemerintah daerah harus memahami perencanaan keuangan secara komprehensif. Sembari menjalankan program pemerintah pusat, pemerintah juga bisa belajar agar anggaran yang dibelanjakan lebih bermanfaat untuk masyarakat," tegas Purbaya.