Sopir Angkutan Berujuk Rasa di Kantor Gubernur Kalsel, Protes Harga Solar dan Pungli

Ratusan sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Kalimantan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (13/05/2026).

May 13, 2026 - 14:29
May 13, 2026 - 19:30
Sopir Angkutan Berujuk Rasa di Kantor Gubernur Kalsel, Protes Harga Solar dan Pungli
Ratusan sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Kalimantan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (13/05/2026). Foto: Istimewa

KABARKALSEL.COM, BANJARBARU – Ratusan sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Kalimantan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (13/05/2026).

Aksi berlangsung dengan pengawalan kepolisian dan diwarnai orasi dari para sopir angkutan barang. Mereka juga membawa spanduk berisi aspirasi dan sindiran.

Ditemui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Muhammad Syarifuddin, massa meminta penghapusan praktik pelangsiran solar subsidi dan mengembalikan harga BBM sesuai harga resmi atau tera.

Massa juga menilai keberadaan pelangsir membuat distribusi solar subsidi tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan harga solar di lapangan semakin mahal.

"Kami ingin para kepada daerah bekerja. Tindak pihak-pihak yang membuat solar sulit didapat sopir," seru Aliansyah yang menjadi koordinator orasi.

Selain soal harga solar, mereka menyoroti keberadaan area parkir di sejumlah SPBU yang disebut mengatasnamakan pengaturan antrean kendaraan. 

Namun dalam praktik di lapangan, para sopir menduga terjadi pungutan liar terhadap kendaraan yang ingin mengisi BBM. Kondisi ini semakin memberatkan sopir angkutan barang yang bergantung kepada solar subsidi untuk operasional.

“Hampir sulit menemukan solar dengan harga normal di SPBU. Kalau membeli eceran, harga per liter sudah Rp20.000," ungkap Udin, salah seorang sopir truk angkutan.

Massa pun meminta Pemprov dan Polda Kalsel segera turun tangan melakukan penertiban, sehingga distribusi BBM subsidi kembali tepat sasaran dan tidak merugikan sopir kecil.

"Tentunya kami pun tidak ingin terjadi penyelewengan BBM bersubsidi yang berhak didapatkan rakyat," jawab Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalsel.

"Kami akan menindaklanjuti aspirasi para sopir. Segera kami membentuk satuan tugas untuk membereskan masalah di SPBU," tambahnya.

Sementara Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto memaparkan rencana Satgas Penebalan Pengamanan untuk mencegah praktik pelangsiran BBM bersubsidi di SPBU.

"Satgas Penebalan Pengamanan berjaga di SPBU untuk memastikan keamanan dan kelancaran antrean kendaraan, sekaligus menindak praktik pelansiran," beber Eko.

"Seluruh Kapolres juga diinstruksikan untuk memastikan tidak terjadi permainan di SPBU dan menindak penimbunan BBM bersubsidi. Kalau ditemukan oknum personel yang terlibat, Propam Polda Kalsel akan turun tangan," tutupnya.