Kebagian Banpres Karhutla, Pemkab Batola Masih Susun Rencana Penggunaan Anggaran
Pemkab Barito Kuala (Batola) menerima bantuan presiden (banpres) Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun rencana penggunaan anggaran masih disusun dan belum final.
KABARKALSEL.COM, MARABAHAN – Pemkab Barito Kuala (Batola) menerima bantuan presiden (banpres) Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun rencana penggunaan anggaran masih disusun dan belum final.
Bersama Banjar, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong dan Kotabaru, Batola menerima bantuan penanganan karhutla tahap kedua di Kalimantan Selatan.
Hanya Banjar yang mendapatkan bantuan sebesar Rp20 miliar. Sedangkan kabupaten lain, termasuk Batola, kebagian bantuan sebesar Rp10 miliar.
Berdasarkan informasi dihimpun, Pemkab Batola sempat membahas rencana penyaluran peralatan penanganan karhutla ke setiap desa dan kelurahan dengan anggaran sekitar Rp2,1 miliar.
Peralatan yang disebut masuk dalam rencana meliputi mesin alkon, gabang berukuran 2 inci, selang spiral sepanjang 5 meter berukuran 3 inci dan nosel. Sementara penggunaan sisa anggaran dari total banpres Rp10 miliar masih menunggu pembahasan lanjutan.
Di sisi lain, juga mencuat aspirasi yang menginginkan sebagian besar banpres digunakan untuk membantu relawan pemadam kebakaran. Mulai dari kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), uang harian, jaminan kesehatan, hingga peningkatan sarana dan prasarana.
Berita Terkait:
Batola Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla, Tiga Posko Disiagakan
Sempat Menjadi Sorotan, Banjar dan Barito Kuala Akhirnya Dapat Banpres Penanganan Karhutla
Namun Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Batola, Selamat Riyanto, membantah bahwa rincian kebutuhan belanja tersebut sudah menjadi keputusan final.
Dijelaskan bahwa rencana kebutuhan belanja masih disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan masukan Forkopimda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepala desa/lurah.
“Kalau rencana kebutuhan belanja sudah selesai, selanjutnya diajukan kepada tim anggaran untuk persetujuan realisasi penggunaan," ungkap Selamat seusai rapat koordinasi penanganan karhutla di Aula Selidah, Kompleks Kantor Bupati Batola di Marabahan, Senin (26/10/2026).
"Terkait rencana kebutuhan belanja, kami menerima semua masukan dari berbagai pihak, termasuk dari relawan,” sambungnya.
Dalam upaya memperkuat penanganan karhutla, Pemkab Batola juga memperpanjang status tanggap darurat selama 14 hari kedepan. Sebelumnya masa tanggap darurat selama 14 hari pertama mulai diberlakukan sejak 13 Oktober 2026.
