Labkesmas Batola Senilai Rp14 Miliar Disorot, KCW Minta Kejati Kalsel Turun Tangan
Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier 2 Barito Kuala (Batola) di Marabahan senilai Rp14,1 miliar, kini menjadi sorotan.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier 2 Barito Kuala (Batola) di Marabahan senilai Rp14,1 miliar, kini menjadi sorotan.
Bahkan DPP Kalimantan Corruption Watch (KCW) Perwakilan Kalimantan Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel untuk segera melakukan penyelidikan.
Sebagai tindak lanjut, KCW Kalsel telah melaporkan proyek yang dikerjakan CV Bintang Mandiri Nusantara tersebut kepada Kejati Kalsel dengan Nomor Agenda/Registrasi 6870 tertanggal 22 Mei 2026.
Pemicu laporan adalah sejumlah dugaan kejanggalan proses dan hasil pekerjaan. Diketahui Labkesmas Batola telah diresmikan 9 Februari 2026 oleh Bupati H Bahrul Ilmi.
"Kami menerima informasi perihal proyek yang mengalami keterlambatan pengerjaan," papar Koordinator KCW Kalsel, Maulana, Senin (08/06/2026).
"Kami mempertanyakan mekanisme perpanjangan kontrak selama 50 hari, dan penerapan denda keterlambatan apabila memang terjadi keterlambatan pekerjaan," sambungnya.
Selain persoalan keterlambatan, KCW menyoroti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di bagian depan area bangunan utama.
"Apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)? Padahal fungsi IPAL adalah mengolah limbah hasil aktivitas laboratorium yang sebagian bisa saja mengandung bahan berbahaya," tegas Maulana.
KCW juga mempertanyakan aspek teknis pembangunan. Diduga terjadi ketidaksamaan jarak antarpondasi bangunan yang dinilai perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Hal yang tidak kalah penting adalah kami ingin memastikan tidak terjadi unsur kolusi dalam proses pelaksanaan proyek tersebut," cecar Maulana.
Selain Labkesmas Batola, CV Bintang Mandiri Nusantara yang berasal dari Kapuas, Kalimantan Tengah, juga mengerjakan renovasi/penambahan ruangan Puskesmas Anjir Pasar senilai Rp6,2 miliar.
Sebelumnya KCW mengeklaim telah menyurati Kepala Dinas Kesehatan Batola, Sugimin, guna meminta klarifikasi atas temuan dan laporan masyarakat, "Namun oleh yang bersangkutan belum juga dibalas," tukas Maulana.
Sementara ketika dikonfirmasi terpisah, Senin (15/06/2026), Sugimin mengaku tidak bisa memberikan tanggapan, "Silakan dikonfirmasi kepada Kabid Sumber Daya Kesehatan," paparnya.
Namun Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Batola, Salwati, tidak merespons permintaan awal konfirmasi melalui telepon seluler.
