Langkah Besar Cegah Karhutla, Kalsel Susun Tiga Wilayah Prioritas Pengamanan
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Pemprov Kalimantan Selatan menetapkan tiga kawasan prioritas yang dinilai paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Belajar dari pengalaman sebelumnya, Pemprov Kalimantan Selatan menetapkan tiga kawasan prioritas yang dinilai paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketiga kawasan tersebut akan menjadi fokus utama pengawasan dan penanganan, sekaligus mencegah perluasan dampak bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun merusak ekosistem hutan.
"Salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla adalah ring I Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru," ungkap Gubernur H Muhidin dalam Rakornas Pengendalian Karhutla 2026 secara daring bersama Menko Bidang Politik dan Keamanan, dan Menteri Kehutanan, Kamis (18/06/2026).
"Kemudian wilayah utara yang mencakup enam kabupaten di Banua Anam. Selanjutnya Pegunungan Meratus yang meliputi Tanah Bumbu, Kotabaru dan sebagian Tanah Laut,” sambungnya.
Penetapan kawasan prioritas tersebut bukan tanpa alasan. Penerbangan di Bandara Internasional Syamsudin Noor dipastikan akan terdampak, seandainya kabut asap akibat karhutla tidak dapat dikendalikan.
Sementara Banua Anam dan Pegunungan Meratus memiliki hamparan lahan maupun hutan yang luas, sehingga membutuhkan pencegahan maupun penanganan dini.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026.
Kebijakan tersebut diikuti pemetaan daerah rawan berbasis data, peningkatan patroli terpadu, dan penguatan sistem pemantauan titik panas atau hotspot secara berkala.
Disiapkan sumber daya manusia yang mencakup 1.777 personel pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, dan 372 personel patroli dan KIE, ditambah 68 unit mobil tangki, 114 unit mobil operasional, 186 unit patroli, dan 337 unit mesin pompa air.
Selain mengandalkan patroli dan pengawasan, Pemprov Kalsel juga memperkuat sarana pendukung pengendalian karhutla melalui pembangunan embung, kanal, dan pintu air di sejumlah wilayah rawan.
Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menekankan upaya pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi lintas sektor.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, dalam kesempatan yang sama menjelaskan patroli terpadu, pemantauan hotspot, dan edukasi kepada masyarakat akan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
“Menghadapi potensi musim kemarau dan pengaruh el nino, kami terus meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengedepankan langkah pencegahan," jelas Fathimatuzzahra.
Rakornas Pengendalian Karhutla 2026 sendiri memberikan atensi khusus kepada Kalsel, karena memiliki ekosistem gambut yang luas. Demikian pula dengan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Sebagai langkah konkret di tingkat operasional, Menko Bidang Politik dan Keamanan telah mengaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Desk tersebut mengintegrasikan pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum berlapis untuk (administratif, perdata, dan pidana) untuk perorangan maupun korporasi yang melanggar.
Sejumlah instansi yang tergabung dalam Desk Karhutla antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, TNI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.
Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal, lebih kering, dan lebih lama.
Adapun puncak kemarau diprakirakan terjadi Juli hingga September 2026 akibat perkembangan fenomena el nino.
