Musrenbang RKPD Kalsel 2027, Gubernur Dapat Curhat Bupati/Wali Kota

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Diskusi antara Gubernur H Muhidin dan para bupati/walikota berlangsung dinamis dalam rangkaian Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Selatan 2027, Selasa (07/04/2026).

Bertempat di Aula DR KH Idham Chalid, forum tersebut menjadi ajang terbuka bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial di wilayah masing-masing.

Turut hadir Ketua DPRD H Supian HK, Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Muhammad Syarifuddin, dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel.

Muhidin tampak berupaya mengakomodasi setiap usulan yang disampaikan, sekaligus mendorong penyelesaian melalui kolaborasi lintas daerah.

Isu banjir menjadi pembuka diskusi. Bupati Hulu Sungai Utara, Syahrujani, mengeluhkan banjir kiriman yang berasal dari Balangan.

Menanggapi hal tersebut, Muhidin menegaskan bahwa Pemprov Kalsel sedangkan memprioritaskan pembangunan sodetan di Banua Anam, termasuk di Balangan. 

Proyek tersebut dirancang untuk mengalirkan debit banjir ke Sungai Barito dengan melibatkan koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.

“Pembuatan sodetan di Banua Anam menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi dampak banjir lintas wilayah,” beber Muhidin.

Tidak hanya banjir, persoalan sampah juga mencuat. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, mengungkapkan keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Kota Seribu Sungai.

Yamin juga mengusulkan skema kompensasi agar Banjar bisa menyerahkan sedikit lahan pertanian kepada Banjarmasin. Lahan dimaksud adalah bagian utara Kecamatan Aluh-Aluh yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin.

_{Gubernur H Muhidin bersama Forkopimda Kalimantan Selatan dan para bupati/wali kota dalam Musrenbang RKPD di Aula DR KH Idham Chalid, Selasa (07/04/2026). Foto: Media Center Kalsel}

Usulan tersebut dipicu Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Banjarmasin yang sedianya sudah tidak produktif lagi untuk ditanami. Kawasan ini selanjutnya dijadikan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.

Menanggapi keluhan Yamin, Muhidin mendorong kerja sama regional dengan daerah sekitar seperti Barito Kuala dan Banjar, untuk penyediaan lahan TPAS dengan skema saling menguntungkan.

"Selama sesuai mekanisme, bisa saja Aluh-Aluh diserahkan kepada Banjarmasin. Sedangkan untuk kawasan pertanian, juga bisa bekerja sama dengan Barito Kuala atau Banjar," jelas Muhidin.

Permasalahan infrastruktur jalan juga tak luput dari perhatian. Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, mengusulkan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan penghubung Marabahan ke Margasari.

Muhidin lantas menyarankan agar usulan tersebut segera dituangkan dalam proposal resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, "Kami akan membantu, tapi harus diajukan secara formal,” sahut Muhidin.

Sementara Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, juga membeberkan perbaikan sejumlah ruas jalan. Adapun Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menyoroti kelanjutan proyek Bendungan Kinarum di Muara Uya dan kondisi jalan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menyikapi persoalan yang disampaikan, Muhidin mengingatkan bahwa seluruh usulan harus diawali dengan langkah konkret dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk kematangan penyusunan proposal.

Juga ditegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan bersama, sehingga daerah tidak bisa hanya bergantung kepada bantuan provinsi maupun pemerintah pusat.

“Seluruh pemerintah daerah harus bergerak lebih dulu. Jangan hanya mengandalkan bantuan pemerintah provinsi atau pusat, tapi aktif mencari solusi,” tegas Muhidin.