Kalsel Pacu Proyek Jumbo, Penanganan Banjir Hingga Jembatan Pulau Laut

KABARKALSEL.COM, BANJARBARU - Penanganan banjir dan sederet proyek jumbo akan mengisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Selatan Tahun 2027.

Pembahasan proyek-proyek prioritas tersebut dipaparkan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (07/04/2026).

Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas, karena karakteristik Kalsel dinilai lebih kompleks dibanding daerah lain. Hal ini dipengaruhi kombinasi pasang air laut (rob) dan curah hujan tinggi yang kerap terjadi bersamaan.

“Banjir yang terjadi di Kalsel dipengaruhi rob dan hujan ekstrem. Ketika kondisi ini terjadi bersamaan, dampaknya akan besar seperti yang terjadi di awal 2026,” ungkap Gubernur H Muhidin ketika membuka Musrenbang RKPD 2027.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya pengerukan Sungai Alalak guna memperlancar aliran air menuju Sungai Barito.

Kemudian proyek sodetan sepanjang kurang lebih 40 kilometer di Hulu Sungai Utara, juga dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk mempercepat aliran air ke sungai utama.

“Memang kemampuan daerah terbatas, tapi kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Tanpa kerja sama solid, sulit menyelesaikan masalah banjir secepatnya,” tegas Muhidin.

Adapun upaya yang telah berjalan adalah pengerukan Sungai Bakau menuju Sungai Buluh di Hulu Sungai Selatan sepanjang 30 kilometer. 

"Penanganan banjir tidak bisa dilakukan parsial. Semuanya harus terencana, terintegrasi, dan didukung semua pihak agar maksimal,” beber Muhidin.

Selain penanganan banjir, Pemprov Kalsel juga menggenjot  sejumlah proyek infrastruktur strategis yang akan menjadi penggerak ekonomi daerah.

Salah satunya pembangunan Jembatan Pulau Laut yang akan menghubungkan Tanah Bumbu dan Kotabaru. Proyek ini telah dimulai sejak 2025 dan ditargetkan rampung akhir 2028.

"Jembatan Pulau Laut ditargetkan selesai 2028. Ini menjadi salah satu proyek strategis yang akan membuka akses dan peluang ekonomi baru,” yakin Muhidin.

Selanjutnya pembangunan Jalan Lintas Tengah melalui Mali-Mali yang menghubungkan Banjar dengan Tapin, juga menjadi prioritas. Proyek ini diklaim mengurai kepadatan di Jalan Ahmad Yani yang menjadi jalur utama transportasi.

"Pembebasan lahan Jalan Lintas Tengah dilakukan dalam tahun anggaran 2026. Sedangkan pelaksanaan pembangunan jalan direncanakan mulai 2027," beber Muhidin.

Prioritas berikutnya adalah stadion bertaraf internasional di Banjarbaru. Selain sebagai fasilitas olahraga, stadion yang berlokasi di Kecamatan Liang Anggang ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan berskala nasional hingga internasional.

Direncanakan stadion di atas lahan 6,7 hektare tersebut memiliki kapasitas total 30.046 tempat duduk. Stadion ini menjadi pusat sport center di lahan seluas 72 hektare. 

“Proses pembebasan lahan dimulai 2026, kemudian pembangunan dilakukan bertahap. Ini proyek multiyears yang akan selesai sekitar 2028,” jelas Muhidin.

Pemprov Kalsel juga menyiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih yang digadang-gadang menjadi salah satu pelabuhan terdalam di Indonesia.

Proyek tersebut diharapkan mampu menarik investasi besar, sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai gerbang logistik regional.

"Seluruh proyek tersebut harus terintegrasi dalam RKPD agar memiliki arah pembangunan yang jelas dan selaras dengan kebijakan nasional.

“Kemudian harus dijalin sinergi antara pemerintah, DPRD, dan dukungan masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan,” beber Muhidin.

Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengapresiasi Pemprov Kalsel atas komitmen dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Wiyagus yang hadir secara daring.

"Kalsel sudah menunjukkan progres yang baik, tinggal menjaga konsistensi, penguatan kualitas belanja daerah dan mendorong sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah," tutupnya.