Paripurna LKPj 2025, DPRD Batola Siap Beri Rekomendasi Strategis

DPRD Barito Kuala (Batola) mulai mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Rabu (25/03/2026).

Maret 25, 2026 - 17:10
Apr 2, 2026 - 03:10
Paripurna LKPj 2025, DPRD Batola Siap Beri Rekomendasi Strategis
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, menerima dokumen LKPj dari Bupati H Bahrul Ilmi dalam rapat paripurna, Rabu (25/03/2026). Foto: Diskominfo Batola

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - DPRD Barito Kuala (Batola) mulai mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Rabu (25/03/2026).

Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, langsung memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I, Harmuni, dan sejumlah anggota legislatif.

Dalam forum tersebut, DPRD menerima pemaparan Bupati H Bahrul Ilmi terkait realisasi APBD 2025 yang mencapai Rp1,71 triliun atau 87,64 persen. Sedangkan capaian fisik pembangunan sebesar 97,97 persen.

Bahrul menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 berjalan dinamis, dengan total pagu anggaran setelah perubahan mencapai Rp1,95 triliun. 

Kemudian sebagian besar program diklaim telah terlaksana sesuai target dengan fokus utama kepada pelayanan dasar masyarakat. 

“Fokus kami tetap kepada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan penanganan isu strategis seperti penurunan stunting,” jelas Bahrul. 

Pemkab Batola juga mencatat capaian positif dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, khususnya di sektor transmigrasi. Dari total anggaran Rp4,88 miliar, realisasi mencapai 92,10 persen. 

Kemudian sepanjang 2025, telah diraih sebanyak 10 penghargaan di tingkat nasional maupun provinsi. Salah satunya pemerintah daerah peraih kategori madya dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

"Capaian tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat," beber Bahrul.

"Kami juga memastikan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPj 2025 telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan," tutupnya.