Sudah Diteken Presiden Prabowo, Pekerja Korban PHK Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan
Presiden Prabowo Subianto sudah meneken aturan baru soal pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
KABARKALSEL.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sudah meneken aturan baru soal pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dikutip dari Antara, aturan tersebut berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Diteken 7 Februari 2025 lalu, salah satu pasal dalam beleid tersebut menyatakan pekerja yang menjadi korban PHK mendapat manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah untuk paling lama 6 bulan.
"Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan," demikian isi Pasal 21 ayat (1) dalam PP Nomor 6 Tahun 2025.
Dalam pasal tersebut, turut diatur bahwa dasar pembayaran manfaat JKP adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal Rp5 juta.
Seandainya melebihi batas, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah sebesar batas atas upah.
Dibandingkan dengan PP 37/2021, manfaat uang tunai yang diterima lebih besar. Sebelumnya manfaat uang tunai yang diterima pekerja korban PHK paling banyak enam bulan upah dengan ketentuan 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.
Selain nilai manfaat, PP Nomor 6 Tahun 2025 juga memuat beberapa pasal yang mengalami perubahan dari beleid sebelumnya.
Seperti dalam Pasal 11, dinyatakan besaran iuran JKP juga diubah. Sebelumnya iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan, tetapi sekarang diturunkan menjadi 0,36 persen bersumber dari iuran yang dibayarkan pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP.
Iuran pemerintah pusat sendiri sebesar 0,22 persen dari upah sebulan. Sementara sumber pendanaan JKP hanya berasal dari rekomposisi iuran Program JKK sebesar 0,14 persen dari upah sebulan.
Terdapat pula ketentuan tambahan dalam Pasal 39A ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan," demikian ketentuan dalam ayat (2) pasal 39A.
What's Your Reaction?
