DPRD Soroti Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rekomendasi LKPj Bupati Batola 2024

KABARKALSEL.COM, MARABAHAN - Sederet rekomendasi diberikan DPRD Barito Kuala (Batola) untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2024.

Rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, Rabu (30/04/2025) siang.

Juga berhadir Wakil Ketua I, Harmuni, Wakil Ketua II, H Bahriannor, Wakil Bupati Herman Susilo, Forkompinda, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), serta sejumlah anggota DPRD dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Diketahui rekomendasi tersebut merupakan jawaban atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Batola 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, Kamis (27/03/2025) lalu.

"Seluruh rekomendasi terhadap LKPj dihasilkan melalui rapat internal dan selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati Batola," ungkap Ayu. 

Adapun rekomendasi yang dibacakan Sekretaris Komisi II, Basrin, menjelaskan bahwa DPRD Batola mengapresiasi kinerja pemerintah daerah terhadap capaian kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024.

Dalam LKPj 2024 yang telah disampaikan, target PAD adalah sebesar Rp1,82 triliun. Selanjutnya terealisasi Rp1,9 triliun atau mencapai kenaikan 105,10 persen. 

"Tentunya prestasi tersebut harus terus dipertahankan dan akan terus meningkat signifikan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sektor yang belum optimal meningkatkan PAD," ungkap Basrin.

Baca Juga:

Antar LKPj 2024 ke DPRD Batola, Bupati Bahrul Ilmi Sisipkan Usulan Lima Raperda Baru

Genjot PAD Batola, Bupati Bahrul Ilmi Ganti Direktur PDAM dan PBKM

Berdasarkan data, target dan realisasi 2024, pajak daerah hanya mencapai 94,91 persen. Sedangkan retribusi daerah cuma 75,18 persen.

Demikian pula retribusi jasa yang hanya mencapai 88,37 persen dan retribusi perizinan tertentu cuma 80,04 persen, sehingga total pendapatan daerah 83,81 persen.

"Kami menginginkan beberapa peningkatan, terutama capaian target yang hanya 75 sampai 80 persen," papar Basrin. 

"Makanya diperlukan terobosan peningkatan PAD lewat koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov dan DPRD Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan DAS Barito melalui perda," imbuhnya.

Adapun terkait penerimaan pajak daerah 2024 yang hanya 94,91 persen, DPRD Batola menekankan kepada pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyiapkan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Salah satunya intensif melakukan pendataan ulang wajib pajak, diversifikasi pendataan wajib pajak yang belum terdaftar, melakukan monitoring dan evaluasi rutin dalam menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Sementara terkait penerimaan retribusi daerah yang hanya sebesar 83,81 persen, DPRD Batola menekankan kepada pemerintah daerah melalui BPKAD untuk melakukan pendataan ulang wajib pajak, dan memperluas basis penerimaan.

Kemudian melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan membenahi manajemen pengelolaan pajak daerah, berkoordinasi dengan SKPD lain dan menjalin kerja sama dengan swasta.

DPRD Batola Sentil Camat Dalam Rekomendasi LKPj 2024. Baca di Halaman Berikutnya

DPRD Batola juga memberikan saran peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satunya meninjau kinerja masing-masing lembaga untuk mengetahui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah. 

Hal lain yang disoroti DPRD Batola adalah poin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di urutan bawah dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan dengan nilai 71,40. 

Kemudian laju pertumbuhan ekonomi 5,02 persen, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar Rp6,7 miliar yang menempatkan Batola di urutan 10.

"Kedepan pemerintah daerah harus memperhatikan peningkatan kualitas kesehatan dan akses pendidikan berkualitas, serta menciptakan lingkungan pertumbuhan dan perkembangan manusia," beber Basrin.

"Juga merancang belanja APBD yang inline dengan struktur pembentuk utama PDRB Batola melalui skema memperbesar ruang fiskal belanja modal, belanja hibah, dan belanja program strategis di bidang pembentuk utama PDRB," imbuhnya.

Juga merancang skema pembiayaan APBD yang berorientasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor formal maupun informal.

Selain rekomendasi yang berkaitan dengan data, DPRD Batola meminta penjelasan mekanisme kepada pemerintah daerah tentang perubahan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batola menjadi BPR Tapin Sejahtera.

DPRD Batola juga meminta pemerintah daerah melakukan audit independen terhadap PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM).

Baca Juga:

Tagih Kepastian Pengangkatan, Calon PPPK Kembali Sambangi DPRD Batola

Giliran Manajemen Aneka Usaha Selidah Dirombak Bupati Batola

Dalam rekomendasi yang berjumlah 10 poin utama tersebut, DPRD Batola menyoroti peran dan posisi camat.

"Menurut pantauan kami, tidak semua camat berdomisili di wilayah kerja (menempati rumah dinas). Hal ini diperlukan agar fungsi pelayanan, baik pembangunan dan bermasyarakat lebih optimal," papar Basrin. 

"Dengan begitu (menempati rumah dinas), camat dapat mengetahui dan mendalami permasalahan di wilayah, terutama di luar jam kerja," sambungnya.

DPRD Batola juga meminta pemerintah daerah membenahi taman kota, serta menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Trans Kalimantan dan bangunan di atas sungai yang dapat mengakibatkan banjir ataupun menghalangi normalisasi sungai.

Sementara terkait keberadaan sarana dan prasarana olahraga, DPRD Batola menginginkan peninjauan agar fasilitas yang tersedia bisa dimanfaatkan kembali.

"Juga diharapkan pemerintah daerah mengoptimalkan kegiatan transaksi jual beli di Pasar Marabahan menjadi setiap hari dalam satu minggu, bukan hanya setiap Selasa," tegas Basrin.

Berkaitan rekomendasi DPRD Batola, Herman Susilo yang mewakili Bupati H Bahrul Ilmi menyampaikan apresisasi dan terima kasih.

"Rekomendasi tersebut merupakan bentuk perhatian dan apresiasi DPRD Batola terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini akan menjadi dasar keyakinan kami untuk menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan," sahut Herman.

"Terhadap saran, pendapat, imbauan maupun kritik membangun tentunya menjadi masukan berharga untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memaksimalkan potensi daerah," tutupnya.