Jembatan Desa di Kalsel Bakal Dikebut, 131 Titik Masuk Pilot Project Judesa
Kalimantan Selatan menjadi pilot project Jembatan untuk Desa (Judesa) dalam penanganan jembatan non-nasional melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri.
KABARKALSEL.COM, BANJARMASIN - Kalimantan Selatan menjadi pilot project Jembatan untuk Desa (Judesa) dalam penanganan jembatan non-nasional melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Kediaman Gubernur Kalsel, Senin (31/08/2026).
Penandatanganan dilakukan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar, Gubernur H Muhidin, Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta para bupati dan wali kota terkait.
Adapun pilot project melibatkan Banjarbaru, Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu. Sinergi ini sendiri mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jembatan.
"Judesa merupakan bentuk kolaborasi konkret yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan atau 500 jembatan setiap tahun di 514 kabupaten/kota," jelas Roy.
"Tercatat hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Sementara di Kalsel, terdapat 131 jembatan desa yang disinergikan dalam proyek Judesa," imbuhnya.
Sementara Muhidin menegaskan komitmen dukungan Pemprov Kalsel. Selanjutnya kabupaten/kota juga akan mengalokasikan anggaran pembangunan dan perbaikan jembatan, baik melalui perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.
Penanganan jembatan non-nasional, termasuk akses menuju satuan pendidikan dan sarana publik, diharapkan mampu membuka konektivitas wilayah, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami juga meminta kepada kepolisian dan TNI untuk mengusulkan jembatan-jembatan yang diprogramkan," beber Muhidin.
Dalam rangkaian yang sama, Muhidin bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, dan Dirjen Bina Marga Kementerian PU enandatangani adendum nota kesepakatan untuk sejumlah pembangunan strategis.
Adendum tersebut meliputi pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mentewe.
Khusus Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, dukungan Ditjen Bina Marga mencakup bentang utama dan sebagian bentang pendekat dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun. Progres konstruksi telah mencapai 68,2 persen dan ditargetkan selesai akhir 2028.
Konektivitas tersebut akan diperkuat pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun. Jalan ini akan menghubungkan jembatan, pelabuhan hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.
Sedangkan perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mantewe juga terus berjalan. Segmen Kilometer 12 senilai Rp152,6 miliar dan Gunung Batu Tua senilai Rp199,1 miliar telah mencapai progres di atas 58 persen, serta ditargetkan rampung Oktober 2026.
