Bidik Efektivitas Program Perlindungan Sosial, DPRD Batola Studi Tiru ke Pemkot Depok

KABARKALSEL.COM, DEPOK - Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Komisi II DPRD Barito Kuala (Batola) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Depok, Jawa Barat, Senin (17/02/2025). 

Direkomendasikan dan didampingi Dinas Sosial Batola, kunjungan tersebut didasari keberhasilan Pemkot Depok dalam menjalankan berbagai program perlindungan sosial sepanjang 2024. 

Dikutip dari laman resmi Dinas Sosial Batola, beberapa program unggulan Pemkot Depok yang menjadi perhatian adalah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kemudian santunan kematian, jaminan ketersediaan pangan, bantuan lanjut usia, pelatihan keterampilan, dan beasiswa warga kurang mampu. 

Semua program tersebut sejalan dengan rencana yang akan diimplementasikan oleh kepala daerah terpilih di Batola.

Ditemui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Korban Bencana Dinsos Depok, Ambar Hardiani Widjajanti, pertemuan berlangsung di Lantai 6 Baleka II Balai Kota Depok.

Dalam kesempatan itu, Ambar menjelaskan program bernama Karto Depok Sejahtera yang mengintegrasikan berbagai bentuk bantuan sosial. 

Ambar juga mengapresiasi kehadiran Dinas Sosial Batola dalam kunjungan, mengingat studi banding yang dilakukan DPRD tidak selalu melibatkan dinas terkait.

Kemudian dalam sesi diskusi, Basrin yang mewakili Komisi II DPRD Batola meminta penjelasan lebih lanjut tentang strategi keberlanjutan program.

Terlebih tidak jarang bantuan sosial berkaitan erat dengan kebijakan politis yang dapat berubah seiring waktu. 

"Kami ingin memahami cara Pemkot Depok memastikan agar program santunan kematian bisa terus berlanjut, meski terhadu pergantian kepemimpinan," tegas Basrin.

Atas pertanyaan tersebut, Dinas Sosial Depok mengimbau DPRD Batola untuk terus memperjuangkan alokasi anggaran program sosial. 

Sementara Kepala Dinas Sosial Batola, H Jaya Hidayatullah, mengapresiasi sistem penyaluran bantuan di Depok, khususnya santunan kematian dan bantuan pangan. 

"Kami sangat terinspirasi dengan cara Pemkot Depok mengelola program bantuan sosial. Kami berharap bisa menerapkan strategi serupa di Batola agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ungkap Jaya.

Jaya juga menyoroti beberapa aspek yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah sistem verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan sepanjang tahun. 

Pemkot Depok sendiri memiliki tenaga ahli verifikasi dan validasi yang bertugas di setiap desa dan kelurahan, serta siaga sepanjang 24 jam sehari untuk menangani tugas darurat.

Program lain yang menarik perhatian Dinas Sosial Batola adalah Tim Reaksi Cepat Jemput Orang Setiap Saat Bagi Gelandangan dan Orang Sakit (TRC Joss Gandos). 

Setelah sesi diskusi, Komisi II DPRD dan Dinas Sosial Batola melanjutkan kunjungan ke Rumah Perlindungan Sosial Depok. 

Kesempatan itu pun digunakan untuk mempelajari berbagai aspek manajemen dan pemberdayaan sosial, termasuk strategi dalam melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas rumah singgah. 

Konsep pemberdayaan tersebut dinilai sebagai pendekatan yang inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial untuk kelompok rentan.